TENTANG BPJPH
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
TENTANG BPJPH
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Berdiri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024, BPJPH menjadi otoritas utama dalam menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.
Struktur Organisasi
Sesuai Peraturan BPJPH No. 1 Tahun 2024:
Kepala BPJPH
Memimpin dan mengawasi keseluruhan pelaksanaan tugas BPJPH.
Wakil Kepala BPJPH
Membantu Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPJPH.
Sekretariat Utama
Bertanggung jawab atas koordinasi administratif dan layanan pendukung operasional BPJPH.
Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
Mengelola kemitraan strategis dan pengembangan standar halal.
Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal
Menangani proses registrasi dan sertifikasi produk halal.
Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jaminan produk halal.
Wewenang BPJPH
Berdasarkan UU 33 Tahun 2014:
- a.Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
- b.Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
- c.Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk
- d.Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri
- e.Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal
- f.Melakukan akreditasi terhadap LPH
- g.Melakukan registrasi Auditor Halal
- h.Melakukan pengawasan terhadap JPH
- i.Melakukan pembinaan Auditor Halal
- j.Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH
Kolaborasi & Sinergitas
Dalam menyelenggarakan JPH, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Komite Fatwa Produk Halal. BPJPH juga melaksanakan kerja sama internasional dalam Jaminan Produk Halal.
BPJPH juga terus memperluas sinergitasnya dengan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, hingga asosiasi usaha untuk memperkuat penyelenggaran JPH.
Berbagai upaya dan terobosan strategis dilakukan BPJPH untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadiPusat Produsen Produk Halal No. 1 di Dunia
Terbaru
Bagikan artikel ini
